"Terlalu banyak yang harus diselesaikan daripada ribut-ribut soal jabatan, rakyat akan muak. Saya menghimbau elit politik partai koalisi jangan mengobral jabatan soal ini. Jangan berebut jabatan menteri," ujar Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010).
Mustafa menuturkan, saat ini parpol koalisi memanfaatkan isu reshuffle untuk saling sodok. Mustafa mengajak semua koalisi bersatu mensukseskan pemerintahan SBY.
"Termasuk isu-isu reshuffle seperti ini tidak perlu dikembangkan karena kita membangun kesepahaman politik di awal. Koalisi ini dibentuk atas dasar ketahanan politik bukan manuver politik yang tidak proporsional," imbau Mustafa.
Menurut Mustafa, isu reshuffle kabinet seharusnya diimbangi dengan peningkatan kinerja menteri di pemerintahan. Parpol tentu tidak bisa ikut-ikutan dalam evaluasi kabinet yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
"Seharusnya yang dikedepankan haruslah mendorong kinerja, koordinasi diantaranya," terang Mustafa.
Mustafa berharap koalisi mau menomorduakan kepentingannya pribadi demi kepentingan bersama.
"Parpol lain saya harap agar bisa memfitrahkan suasana yang kondusif berkoalisi ke depan," pintanya.
Lebih lanjut, Mustafa mengkritik kinerja UKP4 dalam mengevaluasi pemerintahan. Mustafa menilai lembaga yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto itu hanya bertanggungjawab kepada Presiden SBY, karenanya tidak berhak menyebarluaskan hasil evaluasinya sendiri.
"UKP4 itu hanya kebutuhan internal kabinet, laporannya kepada Presiden, bukan dipublikasikan," keluhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menuturkan adanya sinyal kuat reshuffle KIB II. Priyo mengajak semua partai koalisi pasrah menerima keputusan SBY.
0 comments:
Post a Comment