JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit menerima bantahan Menlu Marty Natalegawa terkait barter atau pelepasan petugas patroli RI dengan imbalan pelepasan nelayan Malaysia. Alasannya, pembebasan diselesaikan secara bersahabat, tanpa ada konsekuensi hukum.
"Agak sulit Menlu memungkiri adanya barter itu dengan fakta yang terjadi. Ini karena tidak ada konsekuensi hukum di antara kedua belah pihak. Dua-duanya bebas begitu saja," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada tribunnews.com di Jakarta, Rabu (18/8/2010).
Mustafa Kamal yang juga Ketua DPP PKS bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan mengemukakan, penjelasan Menlu Marty justru bertolak belakang. Apalagi ternyata, kiriman nota protes atas pelecahan Malaysia telah berkali-kali dikirim pemerintah.
"Nota protes kata beliau juga sudah sepuluh kali dikirim. Itu artinya nota protes tidak efektif. Jadi Menlu mengucapkan sesuatu yang berbalik kepada dirinya," kata Mustafa Kamal.
Mustafa mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera turun langsung. Pemerintah diminta membuat diplomasi yang konseptual, dan tidak lagi melayangkan retorika yang ditanggapi dingin Malaysia.
"Kalau sudah sepuluh kali nota protes, tidak perlu lagi kirim nota protes. Perlu koordinasi sektor polhukam dengan pendekatan bukan hanya sekedar persepektif luar negeri, tapi pertahanan, kepentingan dalam negeri hingga ke masalah ekonomi nasional," ujarnya.
"Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga martabat bangsa," tambah Mustafa.
"Agak sulit Menlu memungkiri adanya barter itu dengan fakta yang terjadi. Ini karena tidak ada konsekuensi hukum di antara kedua belah pihak. Dua-duanya bebas begitu saja," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada tribunnews.com di Jakarta, Rabu (18/8/2010).
Mustafa Kamal yang juga Ketua DPP PKS bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan mengemukakan, penjelasan Menlu Marty justru bertolak belakang. Apalagi ternyata, kiriman nota protes atas pelecahan Malaysia telah berkali-kali dikirim pemerintah.
"Nota protes kata beliau juga sudah sepuluh kali dikirim. Itu artinya nota protes tidak efektif. Jadi Menlu mengucapkan sesuatu yang berbalik kepada dirinya," kata Mustafa Kamal.
Mustafa mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera turun langsung. Pemerintah diminta membuat diplomasi yang konseptual, dan tidak lagi melayangkan retorika yang ditanggapi dingin Malaysia.
"Kalau sudah sepuluh kali nota protes, tidak perlu lagi kirim nota protes. Perlu koordinasi sektor polhukam dengan pendekatan bukan hanya sekedar persepektif luar negeri, tapi pertahanan, kepentingan dalam negeri hingga ke masalah ekonomi nasional," ujarnya.
"Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga martabat bangsa," tambah Mustafa.
0 comments:
Post a Comment