Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilukada. PKS mengusulkan sejumlah poin penghematan pemilukada dalam pembahasan revisi UU Pilkada di DPR.
"PKS sejak awal ingin agar pemilukada langsung sebagai bagian dari demokrasi. Kita hanya perlu merevisi sejumlah aturan untuk efisiensi dan perbaikan mekanismenya saja," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Sabtu (11/12/2010).
PKS sendiri akan memfokuskan pada penghematan penyelenggaraan pemilukada. Termasuk bagaimana membatasi permainan uang dalam pemilukada.
"Waktu kampanye harus dibatasi, demikian juga belanja kampanye di media juga harus terukur," terang Mahfudz.
Selain itu, Mahfudz menuturkan, diperlukan evaluasi total dalam mekanisme pemilukada. Harus ada aturan tegas yang menghapuskan politik uang dalam pemilukada.
"Harus ada aturan ketat agar tidak ada politik logistik dalam kampanye. Harus ada sanksi tegas baik dilakukan oleh calon ataupun tim sukses, berapapun jumlahnya," papar Mahfudz.
Sebelumnya, Partai Demokrat meminta semua koalisi mendukung pemilukada secara langsung bagi Gubernur, Bupati, maupun walikota. PD berbalik arah setelah menimbang bahwa pemilihan langsung kepala daerah adalah langkah demokratis yang tak boleh dihilangkan.
Pemerintah sampai hari ini belum menyerahkan draf RUU Pilkada ke DPR. Posisi pemerintah terakhir ialah menyelenggarakan pemilihan Gubernur oleh DPRD dengan alasan efisiensi biaya. (detik, Sabtu, 11/12/2010)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
"PKS sejak awal ingin agar pemilukada langsung sebagai bagian dari demokrasi. Kita hanya perlu merevisi sejumlah aturan untuk efisiensi dan perbaikan mekanismenya saja," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Sabtu (11/12/2010).
PKS sendiri akan memfokuskan pada penghematan penyelenggaraan pemilukada. Termasuk bagaimana membatasi permainan uang dalam pemilukada.
"Waktu kampanye harus dibatasi, demikian juga belanja kampanye di media juga harus terukur," terang Mahfudz.
Selain itu, Mahfudz menuturkan, diperlukan evaluasi total dalam mekanisme pemilukada. Harus ada aturan tegas yang menghapuskan politik uang dalam pemilukada.
"Harus ada aturan ketat agar tidak ada politik logistik dalam kampanye. Harus ada sanksi tegas baik dilakukan oleh calon ataupun tim sukses, berapapun jumlahnya," papar Mahfudz.
Sebelumnya, Partai Demokrat meminta semua koalisi mendukung pemilukada secara langsung bagi Gubernur, Bupati, maupun walikota. PD berbalik arah setelah menimbang bahwa pemilihan langsung kepala daerah adalah langkah demokratis yang tak boleh dihilangkan.
Pemerintah sampai hari ini belum menyerahkan draf RUU Pilkada ke DPR. Posisi pemerintah terakhir ialah menyelenggarakan pemilihan Gubernur oleh DPRD dengan alasan efisiensi biaya. (detik, Sabtu, 11/12/2010)
(ELS I PIP-PKS Malaysia I pks-malaysia.org)
0 comments:
Post a Comment