RUU BPJS Temui Titik Terang

JAKARTA. Lobi-lobi antara Pemerintah dan DPR terkait penyusunan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sepertinya mulai menemui titik terang. Buktinya, Wakil Ketua Pansus Penyusunan RUU BPJS dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zuber Safawi mengatakan pemerintah mulai memahami keinginan DPR. Begitu pun, sebaliknya.
DPR tidak memberi harga mati terhadap keinginan pemerintah. Terutama, terkait substansi RUU BPJS yang memperdebatkan sebatas penetapan atau pada pengaturan mengingat pengaturan itu sendiri belum tertuang dalam UU Nomor 40/2004 tentang SJSN.
"Pemerintah menyadari tidak mungkin UU tanpa pengaturan, setidaknya untuk pengaturan fungsi, kewajiban, dan kewenangan. Nah, substansi ini yang sudah menemui titik terang," ujarnya waktu ditemui KONTAN Rabu (15/12).
Sementara, substansi lainnya terkait penyelenggaraan BPJS yang multi atau single provider, sejauh ini belum mendapatkan kesepakatan. Termasuk, apakah nantinya akan menjadi perusahaan pelat merah atau bukan. Pasalnya jika BUMN, maka perusahaan tersebut berorientasi untuk mencari keuntungan padahal ini akan sangat bertentangan dengan prinsip BPJS.
Di sisi lain, DPR mulai memahami keinginan pemerintah terhadap BPJS majemuk mengingat lima jenis jaminan sosial dalam SJSN yang memiliki perbedaan karakter, yakni jangka pendek (untuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan kesehatan), dan jangka panjang (untuk jaminan pensiun dan hari tua). (sumber: kontan)

 

Read More

Mahfudz: TNI Harus Segera Ungkap Kekerasan Papua

Jakarta, CyberNews. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jajaran TNI harus segera mengungkap kasus ini secara tuntas terkait keterlibatan oknum TNI dalam kekerasan terhadap warga Papua.

Menurut Mahfudz, bukan semata karena sudah menjadi perhatian dunia internasional, namun lebih jauh TNI harus menjadi kekuatan militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. "Sesuai dengan keterangan Menko Polhukam, memang harus segera ditegakkan kedisiplinan terhadap oknum prajurit yang melanggar SOP dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya, Minggu (24/10).

Menurutnya, TNI sebagaimana ditegaskan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, harus menegakkan perspektif HAM, baik dalam perang, bahkan dalam kondisi tidak perang sekalipun. "Tetapi di satu sisi harus dipahami tugas dan fungsi TNI untuk mengendalikan gerakan separatis, dalam hal ini terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka juga seringkali melakukan tindakan kekerasan dan serangan bersenjata terhadap sipil dan TNI," imbuh Mahfudz.

Karena itu, dia meminta semua pihak untuk sabar menunggu penyelidikan yang dilakukan TNI, sehingga permasalahannya menjadi jelas. "Kita tunggi saja. Kami juga sedang menunggu. Apa pun hasilnya tentu harus diungkap dengan tuntas," pungkasnya.

Read More